NUSA DUA – Seminar Moderasi Beragama merupakan salah satu agenda utama dalam Live In Pelajar Lintas Agama yang diselenggarakan Komisi Hubungan Antar-agama dan Kepercayaan(HAK) Puspas Keuksupan Denpasar dalam kolaborasi dengan tiga SMA Katolik dari Denpasar dan Badung.
Kegiatan tersebut berlangsung di SDK Soverdi Jimbaran-Nusa Dua, 3-4 Mei 2025. Dalam Seminar Moderasi Beragama yang dilaksanakan hari kedua (4 Mei) itu, menghadirkan dua narasumber yaitu Ketua Komisi HAK RP. DR. Paskalis Nyoman Widastra,SVD, dan Direktur BPK (Badan Pelaksana Kegiatan) Yayasan Insan Mandiri Denpasar RD. DR. Yohanes Kadek Ariana.
Rm. Yohanes Kadek Ariana, dalam kesempatan itu mempresentasekan materi dengan topik “Moderasi Beragama dalam Konteks Pendidikan Multikultural di Sekolah Katolik”
Rm. Kadek, demikian akrab disapa, menegaskan bahwa pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada menghargai perbedaan budaya dalam arti luas seperti perbedaan agama, etnis, karakter, dan sebagainya.
Menurut Doktor Managemen Pendidikan itu, salah satu ciri sekaligus yang menjadi unggulan dari Sekolah Katolik adalah mengembangkan pendidikan multikultural.
‘’Ini yang dikembangkan dalam sekolah-sekolah Katolik. Pendidikan multikultural itu terbuka pada perbedaan dan menjadi salah satu ciri komunitas sekolah unggul,” katanya.
Pendidikan multikultural yang dikembangkan sekolah Katolik itu, katanya, selaras dengan prinsip utama dalam moderasi beragama, yaitu menghargai perbedaan agama (toleransi), komitmen kebangsaan, anti kekerasan dan menghargai kearifan lokal (local genius).
Di hadapan hampir 100 orang pelajar lintas agama dari tiga SMA Swasta Katolik (Soverdi Tuban, St. Yoseph Denpasar dan Thomas Aquino Tangeb), Rm. Kadek, juga mengingatkan kaum muda supaya tidak memiliki mindset yang salah tentang multikultural karena bisa terpeleset.
Dikatakan, pendidikan itu salah satu fungsinya mengubah mindset dari negatif ke positif. Orang muda harus memiliki mindset positif bahwa perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan siapapun bisa bersahabat dengan siapapun juga tanpa melihat dia dari mana, agamanya apa, warna kulit seperti apa, dan seterusnya.
“Orang muda harus memiliki mindset yang baik tentang multikultural. Kita datang dari latar belakang agama, budaya, etnis, dsb, yang berbeda. Meskipun kita berbeda tapi kita harus hidup berdampingan agar bumi kita baik,” tambahnya.
Selain menerapkan pendidikan multikultural, lanjutya, sekolah Katolik juga menyelenggarakan pendidikan secara integral, holistik dan memperhatikan humanisme serta mengedepankan nilai kasih, kejujuran, toleransi dan nilai-nilai baik lainnya.
Dokumen Abu Dhabi
Sementara itu, dalam forum yang sama, Ketua Komisi HAK, RP. Paskalis Nyoman Widastra,SVD, dipercaya untuk memberikan pencerahan tentang Dokumen Abu Dhabi dan Moderasi Beragama dari Perspektif Budaya. Awalnya materi Dokumen Abu Dhabi akan disampaikan RD. Evensius Dewantoro (seorang Islamolog), tapi pada waktu bersamaan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan.
Tampil pada sesi pertama seminar itu, Rm. Paskalis, memaparkan tentang Dokumen Abu Dhabi, sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Pemimpin Agama Katolik Sedunia, Paus Fransiskus (Alm) dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed el-Tayeb pada 4 Februari 2019. Keduanya merupakan tokoh kunci lahirnya dokumen ini.
Pendandatangan dokumen penting itu dilaksanakan di Abu Dhabi dan dihadiri serta disaksikan oleh lebih dari 400 pemimpin keagamaan dari berbagai agama.
Dokumen Abu Dhabi, menurut Rm. Paskalis, merupakan sebuah dokumen yang isinya tentang ‘Persaudaraan Kemanusiaan demi Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan.’ Dokumen ini merupakan deklarasi bersama yang menekankan pentingnya dialog antar agama dan persaudaraan antara manusia.
“Itu yang menjadi inti dari dokumen tersebut. Unsur kemanusiaan ini yang lebih ditekankan, sebab walau kita berbeda tetapi kita sama-sama manusia, ujarnya.
Dokumen Abu Dhabi diterbitkan tentu dalam rangka membangun toleransi antara umat manusia di seluruh dunia dan merupakan tonggak sejarah dalam dialog antaragama serta menjadi rujukan penting bagi upaya membangun perdamaian dunia.
Seorang pelajar dari SMAS-K St. Yoseph Denpasar, bernama Arvin Singgih Pangestu, dalam sesi tanya jawab, secara kritis menanyakan tindakan kongkret apa yang bisa dilakukan umat beragama sebagai tindak lanjut dalam memujudkan dokumen tersebut?
Atas peranyaan tersebut, menurut Rm Paskalis, terus meningkatkan Kerjasama, baik antara pemimpin maupun umat beragama, melakukan aksi bersama misalnya dalam merawat lingkungan, atau sama-sama turun dalam daerah bencana, peduli terhadap sesama yang menderita apapun agamanya, dan sebagainya.
Perspektif Budaya
Kemudian dalam memaparkan materi tentang Moderasi Beragama dalam Perspektif Budaya, Rm. Pakalis yang kembali tampil pada sesi ketiga seminar itu mengutarakan bahwa salah satu unsur dari moderasi beragama adalah menghargai kearifan lokal (local genius), seperti budaya yang hidup di tengah masyarakat.
Di Bali sendiri, ungkap peraih Doktor Kajian Budaya ini, banyak kearifan lokal yang mendukung moderasi beragama seperti Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, Tat Twam Asi, Menyama Braya, dsbnya.
“Budaya menjadi jalan tengah, jadi titik temu berbagai perbedaan, misalnya melalui ekspresi seni, pentas budaya dan sebagainya,” katanya mencotohkan.
Ke Puja Mandala
Setelah mendapatkan pencerahan dalam seminar, seluruh peserta dan panitia kemudian bergerak ke Puja Mandala, Nusa Dua, untuk bertemu dan berdialog dengan lima pimpinan agama, di bawah koordinasi Ketua Paguyuban Antar Umat Beragama Puja Mandala, Wayan Solo (Hindu).
Perjumpaan peserta dengan para pimpinan agama itu berlangsung di aula gereja Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua.
Wayan Solo, di hadapan para pelajar lingas agama itu, menerangkan bahwa pembangunan lima tempat ibadah yaitu Pura (Hindu), Gereja Kristen Protestan, Vihara (Budha), Gereja Katolik dan Masjid (Islam) oleh BTDC Nusa Dua, dipandang perlu sebagai pembinaan karakter umat beragama yang rukun, toleran dan cinta damai untuk mendukung citra pariwisata Bali.
Menurut Wayan Solo, rumah ibadat agama Konghucu tidak ada, karena saat pendirian Puja Mandala yang diresmikan pada 22 Desember 1997, belum resmi menjadi agama yang diakui Negara.
Dia menambahkan, dengan kehadiran tokoh lima agama yang memiliki rumah ibadah di Puja Mandala ini, menunjukkan kepada orang muda bahwa pemeliharaan toleransi dan kerukunan senantiasa terjaga dengan baik melalui paguyuban yang ada.
Setelah mendapat penjelasan singkat di aula Maria Bunda Segala Bangsa, para peserta secara berkelompok mengunjungi lima tempat ibadah yang ada di Puja Mandala. Mereka diterima dengan ramah oleh pimpinan masing-masing tempat ibadah dan melakukan dialog.
Setiap kelompok ditugaskan supaya saat kunjungan dan dialog itu mereka merekamnya dalam dengan video, kemudian diedit menjadi video berdurasi 5 menit.
Setelah kembali ke lokasi live in, masing-masing kelompok mempresetasekan video jurnalistik yang mereka liput selama kunjungan dan merupakan puncak acara Live In selama dua hari itu. *
Hironimus Adil
