Rakornas WKRI, Praktisi Himbau Pendidikan Lingkungan Dimulai dari Keluarga dan Pentingnya Pencegahan TPPO

KUTA, BALI – Wanita Katolik RI, menghadirkan praktisi lingkungan dan kemanusiaan untuk berbagi pengalaman mereka terkait dengan pendidikan lingkungan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di hadapan forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kuta, (4/9/2026).

Dua hal tersebut menjadi fokus perhatian WKRI dan menjadi masalah kompleks di Indonesia saat ini. Sesi praktisi ini mendatangkan Catur Yudha Hariani-Direktur PPLH Bali, dan Yosep Yulius Diaz-Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau (KKP-PMP) Keuskupan Denpasar sekaligus Ketua Umum Rumah Besar Flobamora Indonesia sebagai narasumber. Sesi ini kembali dimoderatori Jessica Tokilov, dan dikemas dengan model talk show.

Menjawab beberapa pertanyaan dari moderator, Ibu Catur, demikian Direktur Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali, biasa disapa, memulai dengan kisah tentang aktivitas lembaganya berkeliling Bali untuk memberikan Pendidikan tentang lingkungan hidup dengan sasaran mulai dari anak-anak dan remaja (melalui sekolah-sekolah) hingga dewasa termasuk ibu-ibu rumah tangga.

Selain memberikan Pendidikan Lingkungan, PPLH juga melakukan riset terkait isu sampah dan kondisi pangan di Bali. Menurut Ibu Catur, melalui Lembaga yang dipimpinnya, mereka terus menggaungkan perawatan Lingkungan Hidup kepada semua kalangan.

Ketika ditanya, hal yang mendorong dan menyemangati dirinya sehingga setia melakukan edukasi lingkungan, Ibu Catur, menceritakan tentang keluarganya terutama ibunya yang banyak memberikan inspirasi bagi kecintaannya terhadap lingkungan saat ini.

“Terkait dengan cinta lingkungan saya banyak belajar dari keluarga saya terutama ibu yang menjadi inspirasi. Beliau mengajarkan banyak hal terkait dengan perawatan lingkungan, antara lain menjaga kebersihan lingkungan. Makanya saya sangat miris kalau melihat lingkungan rusak dan saya mau ada perubahan setelah kita memberikan penyadaran,” katanya.

Pendidikan lingkungan itu, menurut dia, sangat penting dalam (mulai dari) keluarga maupun di luar keluarga seperti di sekolah-sekolah. “Saya senang ke sekolah memberikan Pendidikan Lingkungan Hidup dan saya mengajarkan anak-anak untuk mencitai Lingkungan Hidup,” imbuhnya.

Mengenai darurat sampah, dia mengisahkan kondisi riil tentang sampah di Bali. Menurut Ibu Catur isu sampah di Bali itu mulai muncul di Sanur sebagai salah satu destinasi wisata terkenal di Bali sejak tahun 1970-an. Dan isu itu, terus terjadi hingga kini.

“Sampah paling banyak di Bali adalah Denpasar dan Badung. TPA Suwung, yang merupakan tempat penampungan sampah akhir dari dua wilayah ini sempat terbakar dan sudah sangat penuh,” kisahnya.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah, melalui Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2019, tentang Pengolahan Sampah Berbasis Sumber. Dia menegaskan, peran perempuan dalam pengolahan sampah berbasis sumber ini sangat strategis sebagai orang yang paling utama dalam mengelola rumah tangga.

Hal itu, katanya, sedang didorong oleh Pemerinta Bali. Termasuk gerakan yang cukup massif di Bali untuk membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Dia menyarankan supaya tidak gengsi membawa tas non plastik atau membawa rantang dari rumah jika ingin berbelanja. Memberikan teladan untuk anak-anak terkait menjaga lingkungan, menurut dia, juga sangat penting.

Menurut Ibu Catur, produksi sampah paling banyak di Bali ini sesungguhnya adalah sampah organik, rata-rata setiap keluarga menghasilkan 2kg sampah organik.

“Sejak tahun 1997, pendekatan kami untuk Pendidikan Lingkungan terutama kepada Ibu-ibu, karena sebagai pelaku utama dalam pengelolaan rumah tangga. Ketika ibu-ibu semua sadar, tangan ibu yang bisa menggerakan mulai dari rumah tangga itu, dengan memilah dan mengelola sampah rumah tangganya,” ujar dia.

Bila sudah menjadi kesadaran bersama, imbuhnya, maka pasti ada perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan sampah dan perawatan lingkungan umumnya.

“Sampaikan kepada anak-anak, dalam hal makan sebaiknya sekali ambil harus habis. Jangan biasakan sisa makanan. Bila belanja di warung biasakan bawa tas non plastik atau rantang, jangan gengsi. Ibu harus beri teladan,” sarannya.

Ketika ditanya tentang gerakan zero waste menurut Ibu Catur, kembali kepada kesadaran pribadi setiap orang, karena ini terkait dengan gaya hidup, bagaimana mengurangi jumlah sampah agar tidak berakhir di tempat pembuangan akhir.

Dijelaskannya, ada 5 prinsip utama dari gerakan zero waste, dikenal dengan Gerakan 5R, yaitu, Refuse (menolak); Reduce (mengurangi); Reuse (memakai ulang), Recycle (mendaur ulang); dan Rot (membusukannya).

Kenali dan Hindari TPPO

Pertanyaan lebih lanjut dari moderator kepada narasumber berikutnya, Yosep Yulius Diaz. Namun, sebelum menanyakan tentang pengalaman menangani TPPO, moderator mencoba mengorek soal penanganan kebencanaan, di mana Yusdi, panggilan akrabnya, bersama kelompok etnis cukup pro-aktif melakukan tanggap darurat kebencanaan.

Menurut Yusdi, dari pengalaman bersama kelompok jaringannya, ketika terjadi bencana, hal yang harus dilakukan pertama adalah menyelamatkan korban, lalu berusaha memberikan bantuan darurat seperti makanan, selimut dan pakaian kepada warga terdampak. Pengalaman ini terutama ketika Bali, tahun lalu mengalami bencana banjir bandang.

“Kita biasanya melibatkan berbagai pihak dalam jaringan kita terutama dari Forum Komunikasi Etnis Nusantara (FKEN), kita list sesuai potensi masing-masing dalam merespons kedaruratan yang terjadi. Kami percaya, kalau dalam situasi musibah kesetikawanan di Indonesia sangat bagus, saling peduli, saling memperhatikan. Kuncinya adalah kepedulian sosial dan komunikasi sosial,” katanya.

Terkait dengan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Yusdi menceritakan beberapa pengalamannya, salah satu yang menonjol adalah ketika melakukan pencegahan terhadap 29 orang perempuan muda dari Sumba-NTT, yang terindikasi sebagai korban TPPO.

“Pengalaman kongkret, 29 anak dari Sumba mau terbang ke Jakarta dan transit di Bali. Kita dikontak oleh teman-teman KKP-PMP dari Sumba, supaya mencegat anak-anak yang diindikasikan sebagai korban TPPO. Singkat cerita, setelah melalui berbagai pendekatan, menghadirkan pemerintah dari Sumba dan pemberi kerja, dan pihak lainnya, anak-anak itu akhirnya bisa kembali ke Sumba,” ceritanya.

Menurut Yusdi, orang menjadi korban TPPO bisa karena kemauan sendiri, bisa juga karena eksternal. Dari diri sendiri, pergi merantau untuk memperbaiki ekonomi tetapi tanpa dibekali dokumen. Dari eksternal, biasanya ada iming-iming dari pihak lain dengan menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik.

Yusdi di hadapan peserta Rakornas mengingatkan supaya kenali dan hindari TPPO. Fokus pada pencegahan, kewaspadaan dan penyelamatan korban. “Kita wajib mencegah perdagangan orang, dan melindungi martabat manusia. Prinsipnya, kenali, verifikasi dan lindungi,” pungkasnya. *

Hironimus Adil