KUTA – Dalam menghadapi bencana, sebuah lembaga tentu tidak bisa melakukannya sendiri, oleh karena itu perlu kolaboratif dengan elemen lain, sehingga penting dilakukan koordinasi system kluster untuk penanggulan bencana.
Hal itu ditegaskan Edy Handoko, Fasilitator dari Caritas Indonesia, dalam Pelatihan Program Paroki Tangguh Bencana, yang diselenggarakan Caritas-PSE Keuskupan Denpasar, di Kuta, 26-30 Mei 2025.
Edy, mengatakan itu ketika memaparkan materi ‘Koordinasi Sistem Kluster dalam Penanggulangan Bencana,’ salah satu materi pembekalan bagi para peserta dari 3 paroki yang disiapkan menjadi contoh paroki tangguh bencana di Keuskupan Denpasar: Mataram, Gumbrih dan Kuta.
Agar koordinasi dapat berjalan dengan baik, Edy menyarankan supaya relawan/Lembaga kemanusiaan harus membuka diri, serta mengukur kapasitas/kemampuan yang dimiliki.
“Lembaga manapun di dunia ini, tidak bisa menyelesaikan semuanya. Maka, kita harus membuka diri, harus mengukur kapasitas kita. Kita ingin banyak yang perlu dibantu, tapi sumber daya kita terbatas. Maka perlu kerjasama dengan pihak lain,” katanya.
Namun dia mengingatkan dalam kerja sama dengan pihak lain, kita harus mempertimbangkan pihak seperti apa yang kita mau dalam Kerjasama itu, oleh karenanya dibutuhkan penyelarasan antara pihak.
Koordinasi system kulster dalam penanggulangan bencana, jelasnya, bertujuan agar para relawan kemanusiaan memahami koordinasi dalam penanggulang bencana serta mengerti dan mampu menjelaskan system koordinasi kulster global maupun nasional.
Tujuan berikutnya adalah para relawan mengerti landasan hukum koordinasi kluster, dan mampu mengidentifasi rencana respons kemanusiaan dalam kluster yang sesuai.
Lebih lanjut, Edy menjelaskan bahwa koordinasi itu merupakan suatu proses rangkaian kegiatan dalam rangka pengintegrasian dan penyelarasan tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan pada semua unsur, bidang fungsional dan departemen untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis secara efektif dan efisien.
Koordinasi juga sebagai pengorganisasian berbagai elemen dari suatu badan atau aktivitas yang kompleks sehingga memungkinkan mereka bekerja sama secara efektif.
Sedangkan koordinasi kluster dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan efektivitas respons kemanusiaan dengan membangun kemitraan.
“Pendekatan kluster ini diadopsi pada tahun 2005 setelah review respons kemanusiaan yang independent,” imbuh Edy Handoko.
Dia melanjutkan, pendekatan kluster memastikan bahwa respons terhadap keadaan darurat kemanusiaan dapat diprediksi dan bertanggung jawab serta memiliki kepemimpinan yang jelas dengan memperjelas pembagian kerja antar organisasi dan peran serta tanggung jawab mereka di berbagai bidang.
Dengan demikian pendekatan kluster bertujuan untuk membuat komunitas kemanusiaan lebih terorganisasi dan lebih bertanggung jawab serta professional, sehingga menjadi mitra yang lebih baik bagi masyarakat lokal, masyarakat sipil lokal dan mitra sumber daya.
“Koordinasi kluster dapat dilakukan dalam berbagai fase kedaruratan, mulai dari mekanisme koordinasi, fase darurat dan fase pemulihan,” urainya.
Kemudian dijelaskan juga 6 fungsi inti kluster yaitu: (1) untuk mendukung penyediaan layanan; (2) memberikan informasi bagi pengambil keputusan strategis; (3) merencanakan dan mengimplementasikan strategi kluster.
Fungsi ke (4) memantau dan mengevaluasi kinerja; (5) untuk membangun kapasitas nasional dalam kesipasiagaan dan perencanaan kontijensi; (6) untuk mendukung advokasi yang kuat. Masing-masing fungsi ini memiliki cara tersendiri dalam implementasinya.
Untuk koordinasi kluster penanggulangan bencana di Indonesia, katanya, bekerja pada seluruh fase (Pra-Saat-Pasca); saat tanggap darurat anggota diintegreasikan dengan SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana).
Simulasi
Setelah mendapatkan pembekalan tentang Koordinasi Sistem Kluster dalam Penanggulangan Bencana, Edy Handoko, kemudian mengajak peserta untuk melakukan simulasi ketika terjadi bencana.
Para relawan kemanusiaan yang ikut dalam pelatihan ini masuk dalam kelompok paroki masing-masing. Dalam kelompok paroki mereka diminta untuk mengidentifikasi bencana yang sering terjadi di wilayah paroki.
Selanjutnya identifikasi kebutuhan apa yang diperlukan dalam merespons darurat bencana, dengan asumsi dilakukan dua fase mulai dari tanggap darurat sampai rehabilitasi dan rekonstrusi.
Setelah identifikasi, setiap paroki rencanakan secara garis besar kebutuhan dana untuk merespons darurat yang terjadi.
Setelah melewati diskusi yang cukup panjang, masing-masing paroki kemudian melaporkan hasil simulasinya di hadapan peserta dari dua paroki lainnya. *
Hironimus Adil
